Reformasi Umur Pensiun Prancis: Buruh Jadi Pemikul Bobot Defisit Anggaran

Pada tanggal 10 Januari 2023, Presiden dan Perdana Menteri Prancis, Emmanuel Maucron dan Elisabeth Borne menyatakan agenda untuk mereformasi umur pensiun masyarakat Prancis dari 62 tahun menjadi 64 tahun. Pemerintah Prancis beranggapan dengan menunda umur pensiun selama 2 tahun, defisit anggaran negara bisa berkurang. Berdasarkan penghitungan Kementerian Tenaga Kerja Prancis, kontribusi pensiunan tahunan bisa meningkat sebesar kurang lebih 17 miliar Euro.

Melainkan, rencana ini menerima penolakan dari beberapa masyarakat Prancis. Masyarakat yang didominasi slot kakek tua oleh serikat pekerja hal yang demikian merasa keberatan seandainya semestinya berprofesi lebih lama, sebab kemampuan fisik dan mental yang menurun seiring dengan bertambahnya umur. Kecuali itu, mereka menolak seandainya upaya untuk mengurangi pengeluaran negara cuma dibebankan terhadap serikat pekerja. Mereka mau, pemerintah juga menargetkan para pemilik usaha atau masyarakat ekonomi kelas atas dengan menaikkan pajak-pajak usaha.

Sebelumnya, reformasi umur pensiun adalah RUU rutin yang terjadi di Prancis. Pada tahun 2010, Nicolas Sarkozy pernah membikin agenda perombakan umur pensiun dari 60 tahun menjadi 62 tahun yang juga mendapatkan protes dari serikat pekerja Prancis. Melainkan, pada akhirnya RUU hal yang demikian konsisten dilegalkan. Hubungan ini kemudian menjadi pertanyaan, kenapa pemerintah Prancis konsisten meresmikan RUU konservatif di masa lalu dan kembali mengulang rencana hal yang demikian lagi pada tahun 2023?

Palupi Anggraheni, S.IP, M.A. seorang dosen Kenapa Internasional Universitas Diponegoro, menyatakan pendapatnya mengenai hal ini. “Melewati masyarakat gak ingin tapi, dilanjutin? Salah satu data yang aku dapatkan di sini (adalah) sebab negara pengen mengurangi defisit negaranya.”

Situasi data hal yang demikian, Palupi menyimpulkan sedangkan reformasi umur pensiun ditolak oleh masyarakat, RUU ini semestinya konsisten berjalan.

“Mungkin ada sistem lain (untuk mengurangi defisit anggaran), tapi reformasi umur pensiun dipikir sebagai langkah yang paling gampang bagi Prancis ketimbang memotong anggaran pertahanan atau (memotong) expense gaji PNS atau mengurangi pengeluaran iuran di dana Uni Eropa,” jelasnya pada LPM OPINI (2/5/2023)

Menginfokannya Prancis

Protes masyarakat kepada rencana reformasi umur pensiun tercetus via unjuk rasa serikat-serikat pekerja di trek-trek Prancis. Umum dari antaranews, Konfederasi Buruh Selain menyatakan bahwa jumlah demonstran pada aksi 7 Maret 2023 menempuh angka 3,5 juta orang, dengan 700.000 orang yang berdemo di ibukota negara, Paris–menaklukkan jumlah polisi yang bertugas, merupakan 81.000 personel.

Kecuali seruan penolakan, serikat pekerja juga melakukan mogok kerja secara massal sebagai simbol melawan kebijakan pemerintah. Aksi mogok kerja yang ditiru oleh bermacam-macam jenis bidang profesi berlangsung di kota-kota Prancis.

Dalam aksi demo hal yang demikian, petugas kebersihan juga menjadi salah satu peserta yang disorot. Pasalnya, sebab mereka meninggalkan pekerjaannya, panorama berupa gunung sampah malah timbul di trek-trek Prancis. Umur, hingga pada tanggal 17 Maret 2023, jumlah sampah slot garansi 100 yang tersebar di trek Prancis diperkirakan menempuh 10.000 ton. Jumlah besar ini juga dibuat oleh massa yang hadir pada aksi protes.

Masih melansir dari antaranews, angka yang mengkhawatirkan ini membikin Kepolisian Paris minta petugas kebersihan untuk memindahkan beberapa sampah serta melakukan kembali layanan pengambilan sampah dan akan melegalkan denda sebesar 10.000 Euro ditambah enam bulan sanksi penjara bagi para petugas kebersihan.

Relevansi Reformasi Beberapa Pensiun dalam Mengurangi Keadaan Meski Negara

Reformasi umur pensiun pada negara dengan demografi piramida terbalik dirasa kurang relevan imbas masyarakat umur tak produktif yang diwajibkan untuk mengangkat bobot dari pengeluaran negara.

Palupi juga menghubungkan protes masyarakat Prancis dengan akibat fenomena ageisme atau pelabelan sebuah prasangka bagi sebagian kelompok usia.

“Populasi masyarakatnya (Prancis) lebih banyak yang lansia dan mereka juga memerlukan pendanaan, akhirnya ingin tak ingin dilimpahkan ke masyarakat yang secara umur sebenarnya tak produktif,” ujar Palupi.

Kejadian ini juga diperburuk dengan pemerintah yang menyasar masyarakat sipil atau kelas pekerja. Pemerintah tak dapat dengan gampang menaikkan pajak pengusaha atau perusahaan besar dengan alasan kekuasaan yang dimiliki, sehingga serikat pekerja atau mereka yang tak memiliki kekuasaan menjadi sasaran yang lebih gampang.

Terakhir, Palupi juga mendiskusikan perihal social welfare system, merupakan sistem ekonomi suatu negara dimana pemerintah menyediakan pelayanan demi menyokong kesejahteraan masyarakatnya. sudah mempunyai layanan di bermacam-macam bidang seperti kesehatan slot bet kecil dan persalinan, Prancis diinginkan langsung meningkatkan mutu social welfare system.

“Peningkatan umur pensiun, seandainya tak diimbangi dengan social welfare system yang baik, tak memengaruhi apa-apa, justru memberatkan warga yang secara fisik tak produktif. Instead of peningkatan umur pensiun, semestinya mereka (pemerintah Prancis) memikirkan social welfare system yang bagus,” tutup Palupi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *