Proyek Pembangunan Bandara Bali Utara Tidak Akan Menggnggu Lahan Pertanian

Proyek Pembangunan Bandara Bali Utara Tidak Akan Menggnggu Lahan Pertanian

Hal ini berkenaan erat bersama dengan rencana pembangunan Bandara Internasional di Bali Utara. LaNyalla sudah mendengar sendiri bagaimana masyarakat dan stakeholder di Kabupaten Buleleng membantu rencana pembangunan tersebut, yang keliru satunya diwujudkan bersama dengan kesediaan masyarakat lebih kurang untuk terlibat aktif.

Apalagi jika kami mengacu kepada data, imbuh LaNyalla, tingkat kepadatan Bandara Ngurah Rai di Denpasar menjadi kasus gara-gara tidak memungkinkan untuk diperluas lagi, baik runway, terminal dan kelengkapannya. Ditambah terbatasnya jalur akses dari dan ke bandara.

“Proyek ini terhitung tidak bakal menggerus lahan pertanian produktif lewat alih kegunaan lahan. Juga tidak bakal menggusur sekolah, sarana umum, situs maupun tempat-tempat upacara keagamaan. Karena bandara berikut sepenuhnya dibangun di atas pantai, atau off shore airport. Dan ini bakal menjadi Bandara off shore ketiga yang ada di Asia, sesudah Bandara Kansai di Jepang dan Dalian di China,” katanya.

LaNyalla melanjutkan, sekiranya kami lihat outlook prediksi jumlah penumpang perjalanan world yang bakal capai lebih dari 7,8 miliar penumpang terhadap tahun 2038, di mana Indonesia bakal menjadi 4 besar pasar penerbangan di dunia, pasti permintaan konektivitas world bakal meningkat pesat.

“Jadi saya yakin, pembangunan Bandara Internasional Bali Utara ini bakal menjadi pengungkit peningkatan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru, yang terhadap pada akhirnya menjadi jalur keluar peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali Utara. Sehingga terhadap pada akhirnya bakal sanggup menanggulangi ketimpangan ekonomi antara Bali Utara dan Bali Selatan,” ujar LaNyalla.

Hal senada diungkapkan Senator asal Bali I Made Mangku Pastika. Kata dia, seperti disampaikan secara tehnis pembangunan Bandara sudah ready. “Semuanya sudah. Kajian data, kajian sosial, kajian tehnis penerbangan, kajian lingkungan seluruh sudah beres, tinggal yang belum keluar adalah penetapan lokasi,” kata Mangku.

Lanjut Mangku, tadinya ada rencana pembangunan di darat, namun dibatalkan. PT BIBU Panji Sakti sebagai pihak yang bakal membangun pada akhirnya menentukan di pesisir laut.

“Mereka sudah berpengalaman, secara teknologi untuk memicu landasan di laut. Polusi suara terhitung jika di laut tidak ada. Suara pesawat hilang jika di laut. Warga lebih kurang tidak terganggu polusi suara. Ramah lingkungan dan tidak mengganggu daratan, gara-gara Bali itu kecil, jika daratan digunakan untuk airport maka jadi kecil. Kebetulan dulu wilayah yang bakal dibangun Bandara ini adalah abrasi menjadi bukan pakai metode reklamasi, namun re-claim,” bebernya.

“Dari aspek biaya terhitung bagus. Karena tidak pakai APBN, namun swasta. Meskipun investasi swasta, namun pengelolanya selalu Angkasa Pura, gara-gara memang itu syaratnya,” katanya.

LaNyalla: Tidak Ada Alasan Menunda Pembangunan Bandara Bali Utara

Harapan masyarakat Bali Utara untuk segera dikerjakan pembangunan Bandara Internasional sanggup pertolongan penuh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Dalam acara Silaturahmi bersama dengan para tokoh dan masyarakat Buleleng di Buleleng, Senin (20/6/2023), LaNyalla meyakinkan bahwa tidak ada alasan menunda bandara yang bakal dibangun di atas pantai atau off shore airport tersebut.

Kata pria asli Bugis yang lahir di Jakarta dan besar di Surabaya itu, pembangunan Bandara Internasional di Bali Utara bakal menjadi pengungkit perekonomian di wilayah Bali Utara, terlebih Kabupaten Buleleng. Oleh karenanya, LaNyalla menilai tak ada alasan untuk menolak rencana pembangunan bandara ini.

“Kita tidak sanggup lihat perekonomian Provinsi Bali cuma dari Kabupaten Badung saja. Tetapi terhitung kudu lihat perekonomian di Kabupaten Buleleng dan lainnya. Dari data BPS yang dikutip dari laman binamargadki, jumlah masyarakat miskin terbanyak di Provinsi Bali masih didominasi oleh Kabupaten Karangasem dan Buleleng,” terang LaNyalla, Senin (20/6/2023).

Senator asal Jawa Timur itu memaparkan, kesenjangan, terlebih didalam kemampuan fiskal antar-kabupaten atau wilayah, adalah kasus mendasar yang kudu diselesaikan. Tentu supaya terjadi pemerataan, yang lantas menjadi penunjang perekonomian provinsi dan perekonomian nasional.